Malaysia Menyatakan Utang Judi Tak Dapat Memicu Kebangkrutan di Pengadilan

Keputusan Utama di Pengadilan Tinggi Ipoh mengeluarkan keputusan signifikan bahwa utang yang berasal dari aktivitas judi tidak sah untuk memicu kebangkrutan. Keputusan ini mengacu pada putusan Mahkamah Persekutuan dari kasus Datuk Ting Ching Lee sebelumnya.

Dasar Keputusan mengacu pada putusan tertinggi Hakim Moses Susayan dari Pengadilan Tinggi, yang membatalkan status kebangkrutan Lee Fook Khuen, seorang debitur berusia 75 tahun. Resorts World Sentosa Pte Ltd mengajukan kasus ini setelah Lee gagal melunasi hutang sebesar S$5,930 juta, yang diakui oleh Pengadilan Tinggi Singapura pada 2018. Lee mendapat fasilitas kredit hingga S$10 juta untuk berjudi di Singapura namun tidak berhasil membayar kembali.

Utang Judi dan Kebijakan Hukum di Malaysia

Hakim Moses dalam putusan tertulisnya menekankan bahwa berdasarkan hukum di Malaysia, utang terkait perjudian dipandang sebagai utang kehormatan yang tidak memiliki kewajiban hukum untuk pembayaran kembali. Walaupun sah di negara pembuat utang, di Malaysia hal ini dianggap melanggar kebijakan publik mengacu pada Undang-Undang Hukum Sipil 1956.

Pandangan Hukum Malaysia

Menurut pasal 26 dari Undang-Undang Kontrak 1956, semua perjanjian atau kontrak yang bersifat judi atau taruhan dinyatakan tidak sah. Pasal ini juga melarang penagihan melalui jalur hukum atas uang atau barang yang diperoleh dari taruhan. Hakim menekankan bahwa pengadilan berhak menolak pelaksanaan utang yang bersumber dari transaksi ilegal atau konstitusional batal demi hukum, seperti kontrak judi, karena bertentangan dengan kebijakan publik.

Selain itu, Moses menegaskan bahwa pengadilan kebangkrutan memiliki wewenang untuk menganalisis sifat dasar dari utang meskipun utang tersebut telah diakui di bawah Undang-Undang Pelaksanaan Penilaian Timbal Balik. Pembatasan terhadap penegakan utang judi mengesampingkan prosedur yang biasa, dan tidak diperkenankan penegakan hukum terselubung melalui kontrak yang secara hukum dinyatakan batal di Malaysia.

Keputusan ini menggambarkan sikap tegas Malaysia terhadap utang dari perjudian, menegaskan bahwa utang tersebut tidak bisa dijadikan dasar untuk kebangkrutan dan tidak dapat ditegakkan secara hukum di negara ini.